Uncategorized

Gaet 52 Pengguna Jasa, Transaksi Bursa Karbon Sentuh Rp 31,36 Miliar sampai 18 Maret 2024

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kuantitas pengguna jasa karbon konsisten bertambah, meski belum banyak. Hingga 18 Maret 2024, Kepala Eksekutif Pengawas pengawas pasar modal, keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan terkandung 52 pengguna jasa sejak bursa karbon dilundurkan terhadap 26 September 2023.

“Semenjak bursa karbon diluncurkan terhadap 26 September 2023 sampai sementara ini sudah terdaftar 52 pengguna jasa terhadap bursa karbon yang berasal dari sektor energi, kehutanan, lembaga jasa keuangan baik perbankan dan sekuritas, konsultan dan sektor lainnya, termasuk media,” kata Inarno dalam Expanding Indonesia’s Carbon Market: Opportunities for Economic Growth and Sustainability, Selasa (19/3/2024).

Hingga 18 maret 2024, Inarno mencatat total akumulasi volume transakai mencapai 501.956 ton Co2 ekuivalen bersama dengan nilai Rp 31,36 miliar. Dari transaksi tersebut, sebanyak 182.293 ton Co2 ekuivalen sudah dijalankan retired melalui bursa karbon.

Saat ini transaksinya masih kecil kalau dibandingkan bersama dengan poensinya yang luar biasa. Saya optimis di masa depan bursa karbon kita akan berkembang pesat. Tapi optimisme susah diwujudkan tamnpa dikungan dari bermacam pemangku kepentingan perihal untuk optimalkan ekosistem perdagangan karbon,” imbuh Inarno.

Saat ini OJK sudah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang gates of olympus slot Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 th. 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

OJK termasuk secara aktif melaksanakan koordinasi bersama dengan Kementerian dan lembaga terkait, lebih-lebih dalam formulasikan bermacam kebijakan insentif dan disinsentif yang diharapkan bisa mengantisipasi bermacam tantangan baik dari sisi supply, demand, dan likuiditas di pasar karbon.

“Kami menghendaki Bursa Karbon ini bisa menjadi tidak benar satu pusat perdagangan karbon di dunia melalui penyiapan institutional framework layaknya kerangka pengaturan dan kesiapan infrastruktur teknologi, seiring bersama dengan Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK),” ujar dia.

Kemenkeu Masih Susun Kebijakan PNBP

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin. Ia mengatakan, sementara ini Kementerian Keuangan masih menyusun kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) dan PNBP atas perdagangan karbon yang lumrah dan proporsional. Aturan tehnis pelaksanaan ini memiliki tujuan sehingga pengenaan pajak karbon yang berlaku di Indonesia bisa mencukupi asas keadilan, terjangkau dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

“Kita punyai banyak instrumen keuangan untuk membangun ekosistem carbon market. OJK bersama dengan Kementerian Keuangan termasuk sedang membangun ekosistem transition finance, kita sedang memasukan transition ke dalam taksonomi. Jadi, banyak sekali bisnis yang bisa kita melaksanakan terhadap financing for climate,” kata Masyita.

Sebagai gambaran, Masyita menuturkan, setiap jenis instrumen layaknya kalau green bonds punyai sifat berbeda. Kemudian carbon market punyai peraturan yang berbeda. Sehingga kolaborasi pada bisnis pada bisnis sektor, regulator, lantas penyelenggara bursanya sendiri dan sisi demand dan supply perlu konsisten dijaga.

 

Anda mungkin juga suka...